1. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
6. pengelolaan rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
7. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
8. pelaksanaan fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
9. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
10. pengendalian teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
11. pelaksanaan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
12. pengawasan dan koordinasi dalam rangka konservasi sumber daya alam;
13. pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
14. pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
15. penyelenggaraan penyuluhan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam;
16. pengelolaan sampah modern yang berdaya guna;
17. pengolahan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengelolaan limbah tinja dan limbah B3;
18. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
19. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup DLH;
20. penyelenggaraan kesekretariatan DLH; dan
21. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

dalam penyusunan

dalam penyusunan