1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; 
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan; 
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
8. elaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; 
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; 
3. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan bencana di daerah; dan 
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

dalam penyusunan

dalam penyusunan