1. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategis pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. pelaksanaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
7. pelaksanaan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
8. pengelolaan rekomendasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa;
10. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, aparatur, administrasi, pengelolaan kekayaan dan keuangan desa;
11. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
12. penelitian dan pengkajian bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. pelaksanaan pengolahan, pengkajian, dan penyajian profil desa;
14. pelaksanaan pendampingan bantuan pembangunan desa dan swadaya gotong royong;
15. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
16. penyelenggaraan kesekretariatan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

dalam penyusunan

dalam penyusunan