1. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Pengelolaan rekomendasi teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Penyelenggaraan sosialisasi tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
9. Pemantauan dan evaluasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
10. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan;
11. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, dan perencanaan kependudukan.
12. Pelaksanaan administrasi Disdukcapil;
13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
14. Pengelolaan rekomendasi teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
15. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Disdukcapil;
16. Penyelenggaraan kesekretariatan Disdukcapil; dan
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

dalam penyusunan

dalam penyusunan