1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Penyelenggaran upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perhubungan.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
5. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
6. Penyelenggaraan manajemen transportasi;
7. Pengelolaan manajemen perparkiran;
8. Pengelolaan terminal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
9. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan;
10. Pengendalian teknis di bidang perhubungan;
11. Penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan;
12. Penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi; 
13. Penyelenggaraan kesekretariatan Dishub;
14. Pengelolaan rekomendasi teknis di bidang perhubungan;
15. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

dalam penyusunan

dalam penyusunan