1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
2. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
5. Pembinaan umum dan teknis di bidang sosial
6. Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
7. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data PMKS dan PSKS serta analisis data untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.
8. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
9. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sosial, pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial, dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi kesejahteraan sosial;
10. Pelaksanaan Perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia, masyarakat tidak mampu;
11. Penanggulangan korban bencana dan pengumpulan sumbangan sosial;
12. Pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
13. Pemeliharaan dan pengembangan taman makam pahlawan/makam pahlawan;
14. Pengelolaan teknis perizinan di bidang sosial;
15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang sosial;
16. Pembinaan terhadap UPTD di lingkungan Dinas Sosial;
17. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial; dan
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

dalam penyusunan

dalam penyusunan